Pembangunan dalam Peter Uvin dan A.F.K. Organzky

“Pembangunan dalam Peter Uvin dan A.F.K. Organzky”

(Edisi 8 Kuliah HAM dan Pembangunan)

Ditulis oleh,
Ricky Adryawan (4825140991)
Mahasiswa Sosiologi Pembangunan UNJ 2014

Dalam artikel ke 8 dan sekaligus merupakan pertemuan terakhir dalam mata kuliah HAM dan Pembangunan yang diajarkan oleh Pak Rahman diawali oleh presentasi kelompok yang mengangkat tema mengenai dampak positif dan negatif dari pemikiran Peter Uvin mengenai persyaratan politik atas pembangunan suatu Negara.

Langsung saja, pemikiran Peter Uvin mengenai persyaratan politik bisa dilihat dalam postingan saya dalam pertemuan yang ke 7 dalam mata kuliah HAM dan Pembangunan. Namun disini saya akan bertolak pada argumentasi saya didalam kelas saat setelah presentasi.

Saya memandang bahwa pemikiran Peter Uvin dapat dikatakan relevan dengan abstraksi yang digagas oleh A.F.K. Organzky. Dalam dialog yang terjadi di dalam kelas saya berfokus pada sisi kontra saya pada persyaratan politik. Persyaratan politik mengambat proses berdemokrasi karna berpotensi melanggar HAM. Agar persyaratan politik terpenuhi demi donoran anggaran dari lembaga ekonomi asing ataupun pemerintahan Negara lain memaksa pemerintah untuk bersikap menyeragamkan persepsi mengenai sebuah pandangan sosial-politik masyarakat. Hal ini dilakukan demi tercapainya stabilitas sosial-politik yang dikehendaki pemerintah.

Melihat efek samping tersebut, saya menyatakan argumentasi saya bahwa Peter Uvin mirip dengan konsep pembangunan Organzky. Organzky dikenal melalui pemikiran akan tahapan perkembangan politik yang ia cetuskan. Tahapannya yaitu, unifikasi primitive, politik industrialisasi, politik kesejahteraan nasional, dan politik berkelimpahan. Unifikasi primitive merupakan penyatuan masyarakat secara paksa. Ini dilakukan demi proses stabilitas sosial-politik. Terlihat adanya korelasi dengan pemikiran persyaratan politik Peter Uvin. Lalu industrialisasi politik, didalam kelas saya mengambil kasus yaitu kepemimpinan Orba yang menyetuskan pembangunanisme secara masif dengan mengindustrialisasi Indonesia dengan harapan terwujudnya efek rambatan (trickle down effect). Efek rambatan tadilah yang merupakan tahapan politik kesejahteraan nasional. Lalu tahapan terakhir adalah politik berkelimpahan yang menandakan bahwa masyarakat tak kurang sesuatu apapun dan berkelimpahan.

Dalam argumentasi saya sebenarnya sah-sah saja konsep tersebut dijalankan. Namun yang menjadi kekecewaan saya adalah konsep tersebut—baik Uvin maupun Organzky—tidak memperhatikan HAM dari tiap-tiap individu dalam proses pembangunannya. Banyak sekali kasus pengeksklusian yang terjadi semata karena tidak mengikuti dan mendukung proses pembangunan yang digagas pemerintah.

Kiranya begitulah pandangan singkat saya mengenai pertemuan terakhir dalam mata kuliah HAM dan Pembangunan. Sesungguhnya apa yang saya paparkan dikelas lebih detil dari tulisan ini. Ini ditandai karena banyaknya pekerjaan sekaligus kemalasan yang menghantui saya akhir-akhir ini.

Terima kasih untuk Pak Rahman yang bersedia membimbing dan memberikan pandangan lain mengenai HAM dan juga pembangunan. Semoga dapat berguna kedepannya.