Krisis Kepemimpinan: Suatu Kritik atas Cara Komunikasi Presiden RI ke-7 Joko Widodo

“Krisis Kepemimpinan: Suatu Kritik atas Cara Komunikasi Presiden RI ke-7 Joko Widodo”

Ricky Adryawan

Universitas Negeri Jakarta

Pertengahan tahun 2017 ini beredar banyak sekali berita-berita mengenai bibit-bibit disintegrasi di tengah masyarakat baik di kota besar maupun di desa. Pemicu dari perpecahan yang terjadi antar elemen-elemen masyarakat tentunya tidak dapat dipisahkan dari sisa-sisa kontestasi politik yang terjadi akibat menyinggung isu sensitif dari anggota masyarakat, yaitu nuansa persinggungan dalam hal kepercayaan atau agama. Isu ini menjadi topik hangat di kehidupan masyarakat dan meninggalkan jejak etnosentrisme yang kuat dalam menyikapi anggota masyarakat yang lain. Sialnya sikap etnosentris tadi menimbulkan keretakan dalam persatuan bangsa di tingkat horizontal yang didasari atas bermacam-macam anutan paham.

Banyak sekali bentuk pembelaan dari tiap-tiap anggota masyarakat yang berdiri mendukung di sisi kepercayaan atau agama, namun ada juga yang berdiri di tiang nasionalisme atau pancasila. Kalau kita mengikuti perjalanan kontestasi politik di Ibukota, tentunya banyak sekali aksi damai yang membela dalam dimensi agama, dan ada juga yang membela dalam dimensi nasionalisme seperti aksi yang mengusung kebhinekaan. Itu baru di dunia nyata, belum lagi banyak sekali dialog-dialog atau komentar-komentar yang menjurus pada keberpihakan dan cenderung pada kebencian yang tidak lagi menggunakan rasionalitas dalam tindakannya sesuai keberagaman berpikir, berbudaya, dan beragama yang kita sama-sama anut.

Dari berbagai permasalahan perpecahan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat kita, tentunya diperlukan sosok pemimpin yang dapat menetralisir ketegangan yang banyak sekali menguras waktu dan tenaga masyarakat. Diperlukannya sosok pemimpin dalam kondisi seperti ini karena pemimpin ditengarai seharusnya dapat mengajak dan menggerakan orang lain untuk melakukan sesuatu demi mencapai tujuan tertentu. Sesuai dengan ungkapan Howart E. Hyot dalam bukunya Aspect of Modern Public Administration, yang mendefinisikan kepemimpinan sebagai seni mempengaruhi tingkah laku manusia dan juga kemampuan untuk membimbing orang.[1] Berangkat dari konsepsi tersebut kiranya pemimpin dapat mentransmisikan wacana yang ingin dieksternalisasikan dalam perwujudan komunikasi yang meyakinkan atau persuasif.

Sikap Presiden Joko Widodo atas Perpecahan yang Berkembang di Masyarakat

Bicara mengenai siapa pemimpin yang perlu untuk menetralkan ketegangan dan memberikan suatu proses untuk meyakinkan publik, demi teratasinya problema umum sesuai dengan cara yang dilandasi kaedah-kaedah yang telah disepakati dalam konsesus nasional terdahulu dan membuahkan Pancasila sebagai landasan bergeraknya kehidupan bangsa, maka Presiden—dalam hal ini Joko Widodo—dan cara komunikasinya yang meyakinkanlah yang dapat mempengaruhi masyarakat.

Dalam perkembangannya Presiden Joko Widodo banyak sekali memberikan pidato-pidato kenegaraannya yang bersifat untuk meyakinkan kembali masyarakat untuk melandasi cara bertindak dan bersikap kepada orang lain sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan mengakui keberagaman. Banyak sekali pidato kenegaraan tersebut dilakukan Presiden Joko Widodo di rapat dengan menteri-menterinya, di musyawarah besar atau rapat kerja partai-partai pendukung pemerintah, maupun di media massa seperti televisi dan sosial media.

Langkah Presiden Joko Widodo tentunya sudah sangat sesuai dalam melaksanakan fungsi dari pemimpin agar tidak terciptanya gap yang semakin lebar antara elemen masyarakat dengan elemen yang lainnya. Dengan meyakinkan masyarakat baik yang sedang bertegangan dalam bentuk komunikasi politik antar elit, pembubaran ormas yang dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai khas Indonesia, hingga dijalankannya program pekan Pancasila yang dimulai pada 1 Juni 2017. Tentunya saya sangat menghargai dan mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo dalam mendinginkan ketegangan ini.

Kritik dan Solusi Kritis atas Cara Komunikasi Presiden Joko Widodo

Dari banyak sekali komunikasi persuasif yang dijalankan Presiden Joko Widodo dalam meninggikan kembali semangat kebhinnekaan, agaknya perlu diperhatikan bahwa masih banyak sekali yang tidak terpengaruh oleh pola persuasif yang dijalankan Presiden Joko Widodo. Ini terlihat dari pengamatan saya baik di kehidupan nyata dalam dunia kampus hingga ketegangan yang masih saja terjadi di sosial media dari tiap-tiap elemen yang tetap teguh memegang bendera prinsipnya masing-masing. Apa yang salah?

Sepertinya Presiden Joko Widodo perlu mencontek sejenak bagaimana cara Presiden RI terdahulu, dalam hal ini Soekarno, yang dapat mengeksternalisasikan wacana kritisnya hingga masyarakat Indonesia pada saat itu secara lugas menginternalisasikannya dan mengaktualisasikannya secara nyata. Tidak hanya itu, masyarakat asing juga menginternalisasikan pendapat Soekarno pada waktu itu dan merasa segan sekaligus takjub dengan kepemimpinan dan keberaniannya. Jejak sosok Soekarno dan cara komunikasinya dituangkan dalam buku Prof. Tjipta Lesmana yang berjudul Dari Soekarno Sampai SBY, berikut penjelasannya;

“Ketegasan, keberanian, dan sikapnya yang teguh tentu sangat memengaruhi komunikasi politik Soekarno. Komunikasinya straight to the point, tidak putar-putar, tidak menggunakan bahasa bersayap, jelas; diucapkan sering kali dengan dukungan body language yang sangat kuat seperti menunjuk-nunjuk sesuatu dengan tangannya, memlototkan mata, dan lain sebagainya. Konkretnya, Soekarno berbahasa low context. Ia tidak suka high context. Ketegasan dan keteguhan Soekarno dalam berkomunikasi juga dimanifestasikan melalui suaranya yang melengking, bahkan menggeleger seperti suara halilintar membelah angkasa.”[2]

Melihat gambaran yang disajikan oleh Prof. Tjipta dalam menuliskan Soekarno dalam komunikasinya untuk meyakinkan masyarakat memberikan kita kekaguman tersendiri bahwa bangsa Indonesia pernah mempunyai pemimpin yang tegas, berani, dan lugas. Seperti diakhir kalimat dalam pernyataan buku Prof. Tjipta, yakni komunikasi Soekarno dimanifestasikan melalui suaranya yang melengking bahkan menggeleger seperti suara halilintar membelah angkasa. Tentunya hiperbola yang dijelaskan Prof. Tjipta tidak asal sembarang, generasi milenial agaknya dapat secara mudah melihat bagaimana Soekarno melakukan pidatonya yang bersifat persuasi secara lantang dan jelas dengan menonton rekaman videonya yang beredar di sosial media Youtube. Implikasi dari cara berkomunikasi Soekarno, ia dapat merebut hati rakyat dan rakyat dapat menjalankan kehidupannya sesuai dengan arahan yang diberikan Soekarno, seperti misalnya mengaktualisasikan nilai Pancasila.

Hal tersebutlah yang tidak dimiliki Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo terlalu lembut, terbata-bata dan cenderung terpaku pada teks bacaan dalam memengaruhi masyarakat untuk mengikuti ajakannya. Tentunya kita semua setuju apa yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo sangat berlandaskan cita-cita yang dianut dalam sendi-sendi tiap sila di Pancasila, namun cara penyampaiannya itu yang masih jauh dari kata tegas, berani, dan lugas seperti yang dilakukan oleh Soekarno. Inilah mengapa banyak masyarakat yang mendengar pidato atau ajakan dari Presiden Joko Widodo bersikap acuh dan tidak tergerak, karena dari pola komunikasi pemimpinnya saja tidak meyakinkan!

Kenneth E. Anderson pernah menyatakan bahwa komunikasi persuasif merupakan komunikasi antar individu maupun dengan kelompok, Komunikasi tersebut terjadi dimana komunikator menggunakan simbol-simbol untuk mempengaruhi pikiran si penerima sebagai dengan sendirinya, komunikator dapat merubah tingkah laku dan perbuatan audiens.[3] Berdasar pada konsepsi Kenneth mengenai komunikasi persuasif, tentunya dapat dijajarkan bahwa Presiden Joko Widodo kurang dalam menggunakan simbol-simbol dalam penegasannya untuk dapat di internalisasikan oleh masyarakat yang menyaksikan. Kekuatan dari simbol dalam komunikasi yang dilakukan kiranya dapat meyakinkan komunikan bahwa ada urgensi yang patut menjadi perhatian.

Disini saya tidak ingin mendiskreditkan Presiden Joko Widodo, jujur saja pada Pilpres 2014 lalu saya adalah pendukung Joko Widodo agar naik menjadi Presiden Indonesia periode 2014-2019. Namun sikap kritis harus selalu ada dibenak kita sebagai anak bangsa, baik itu pro kepada apa yang dibela maupun kontra. Tentunya sikap kritis tadi harus bersifat konstruktif demi kemaslahatan bersama.

Agaknya tulisan sederhana saya ini dapat menjadi renungan untuk Presiden Joko Widodo maupun tim komunikasinya dalam hubungan masyarakat, dan terkhusus untuk calon-calon pemimpin bangsa agar mempunyai landasan untuk mempengaruhi masyarakat guna mendapatkan kepercayaan yang legitim dari masyarakat kepada pemimpinnya.

Catatan

[1] Sahid, Komarudin. 2011. Memahami Sosiologi Politik. Bogor: Ghalia Indonesia. hlm. 60.

[2] Lesmana, Tjipta. 2009. Dari Soekarno sampai SBY: Intrik & Lobi Politik Para Penguasa. Jakarta: Gramedia. hlm. 26.
[3] Lihat Rakhmat, Jalaludin. 2001. Metode Penelitian Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Referensi

Lesmana, Tjipta. 2009. Dari Soekarno sampai SBY: Intrik & Lobi Politik Para Penguasa. Jakarta: Gramedia

Rakhmat, Jalaludin. 2001. Metode Penelitian Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Rush, Michael & Althoff, Phillip. 2008. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Rajawali Pers

Sahid, Komarudin. 2011. Memahami Sosiologi Politik. Bogor: Ghalia Indonesia

Download this paper!